Studi kasus memperoleh keputusan II

EVALUASI PROGRAM BLSM
Pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi penyaluran Bantuan Langsung Sementara (BLSM) kepada masyarakat miskin sebagai kompensasi keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

1.Penyaluran BLSM tidak tepat sasaran
PenerimaBLSMtidak tepat sasaran :

• Ada beberapa Warga Miskin (GAKIN) tidak menerima BLSM
• Yang kaya/warga mampu (dalam hal ekonomi) menerima BLSM
• Menurut data dari PT Pos Indonesia, sebanyak 267.810 Kartu PerlindunganSosial berstatus retur (kembali). Ada 5 kategori untuk kartu KPS denganstatus retur itu. Yakni alasan 40 persen ditolak, sekitar 25 persen meninggal pindah, 25 persen penerima tidak dikenal, serta 10 persen karena alasanlainnya.

Ini membuktikan data penerima BLSM tidak akurat bahkan banyak salahsasaran. Nilai BLSM memang tidak seberapa, tapi bagi keluarga miskin sangat berarti. pemerintah seharusnya serius menyikapi BLSM salah sasaran, karena BLSM program mulia dari pemerintah tapi justru mengudang kesedihan dimasyarakat miskin yang tidak mendapatkannya. Seharusnya pemerintah betul- betul melakukan pendataan terhadap penerima bantuan BLSM.Pendataan penerima BLSM diluar dari kerja PT Pos. Pihaknya hanya berperan menyerahkan KPS kepada penerima yang tercatat pada kartu tersebut,selanjutnya menyalurkan sesuai dengan data yang telah ada. Pendataan dilakukandari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Pusatsementara dananya berasal dari Kementerian Sosial.Pemerintah seharusnya segera melakukan evaluasi menyeluruh atas realisasi pencairan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)t ahap pertama agar ada perbaikan di tahap kedua, namun pencairan BLSM tahap kedua tetap menuai permasalahan yang sama. Kita tidak bisa menutup mata bahwa pemerintah tidak siap dengan keputusan yang diambilnya, terbukti dengan adanya beragam data yang tidak akurat.
2.BLSM mendidik bangsa jadi pengemis
Meski pemerintah telah berusaha mengurangi dampak negatif kenaikanharga BBM bagi masyarakat miskin dengan memberikan kompensasi berupaBLSM, namun program tersebut dinilai sebagian kalangan tidak mendidik masyarakat untuk mandiri. Masyarakat justru ‘dilatih’ untuk menjadi pengemisyang selalu bergantung pada bantuan pemerintah. Hal ini akan berpengaruh padakeefektifan program tersebut. BLSM hanya berlangsung sementara dengan  nominal yang relatif kecil. Apakah dalam waktu empat bulan, penerima BLSMakan mandiri secara ekonomi? Belum tentu. Pemerintah seolah lupa bahwa dampak kenaikan harga BBM akan berimbas pada setiap lini perekonomian danakan berlangsung seterusnya. Lantas, apa yang bisa dilakukan masyarakat miskin penerima BLSM setelah tidak memperoleh bantuan sosial dari pemerintah? Jika tidak ada usaha pemberdayaan, kelompok masyarakat tersebut akan tetap miskin.Program BLSM dipandang hanya sebagai fatamorgana, tampak indah tetapi hanya sementara. Masyarakat dicekoki dengan bantuan sosial, tapi di saat masyarakat terlena dengan bantuan tersebut, pemerintah akan meninggalkannya,karena memang anggaran program terbatas untuk empat bulan saja. Masyarakat yang terlena sontak gelagapan karena sumber dana untuk membiayai sebagian kebutuhannya tertutup. Oleh sebab itu, ketergantungan masyarakat inilah yang mendasari munculnya penilaian bahwa program BLSM tidak mendidik masyarakat untuk mandiri.Uang 150.000 bagi yang berkendaraan roda dua, dan tempat pekerjaan relatif jauh belum tentu cukup uang bensin. Sedangkan harga kebutuhan melambung tinggi. BLSM hanya bermanfaat bagi masyarakat jika pemerintah mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok pada harga sebelum issu kenaiikan harga BBM. Pertanyaanya bisakah pemerintah mengendalikan itu? Pasti jawabannya “TIDAK” oleh sebab itu BLSM tidak efektif menolong rakyat.

3.Keluhan, Protes dan Demonstrasi
Lemahnya pengawasan pemerintah akan bantuan BLSM membuat sebagian warga yang berhak menerima bantuan BLSM malah tidak mendapatkan bantuan BLSM. Sementara itu, sebagian warga yang tidak berhak menerima bantuan BLSM malah mendapatkan bantuan BLSM. Oleh karena itu, terjadilah protes dan demonstrasi yang disebabkan oleh bantuan BLSM yang tidak tepatsasaran.

4.BLSM Sarana Kepentingan Politik
Program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dinilai oleh banyak orang, dijadikan sebagai sarana mencari dukungan publik terhadap tokohatau partai politik menjelang Pemilu 2014. Menjelang Pemilu 2014 adalah sangatwajar apabila publik mencurigai motivasi dari menteri yang memantau langsung pemberian BLSM tersebut. Terlebih lagi, menteri yang melakukan pemantauan tidak ada kaitannya dengan BLSM dan membagikannya di daerah pemilihannya. Namun, alangkah baiknya kita berfikir positif bisa saja faktor kebetulan semata, pemantauan BLSM di daerah A dipantau oleh pejabat menteri yang dapilnya sama agar pengawasan bisa efektif.Pemerintah mengklaim program bantuan langsung sosial masyarakat(BLSM) merupakan keputusan yang tidak hanya akan membantu masyarakat miskin ketika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikan, namun jugaakan menurunkan angka kemiskinan.
BLSM yang dibagi-bagi pemerintah ternyata tidak efektif membantu masyarakat. Kompensasi senilai Rp 150 per bulan dinilai tak berarti bila dibanding dampak sosial yang ditimbulkan akibat kenaikan harga BBM.

Kesimpulan

1. Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari beberapa alternatif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.
2. Proses pengambilan keputusan meliputi: Identifikasi masalah, pengumpulandan penganalisis data, pembuatan alternatif-alternatif kebijakan, pemilihan salah satu alternatif terbaik, pelaksanaan keputusan/implementasi, pemantauandan pengevaluasian hasil pelaksanaan.
3. Program BLSM merupakan salah satu contoh keputusan yang dibuat pemerintah sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM. Seiring dengantelah berlangsungnya program BLSM, program tersebut menuai banyak permasalahan. Pada hal, program ini dimasukkan sebagai penyelesaian masalah kenaikan BBM. Namun ternyata program tersebut malah menuai masalah-masalah baru. BLSM bukanlah keputusan yang tepat karena faktanya program ini kurang efektif.

S a r a n

1. Setiap keputusan yang dibuat diharapkan merupakankeputusan yang berkualitas dengan mengacu pada efisiensi dan efektivitasnya,terutama mengenai keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ataupun yang menyangkut kesejahteraan. 
2. Pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi penyaluranBantuan Langsung Sementara (BLSM) kepada masyarakat miskin sebagaikompensasi keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
3. Evaluasi atas program BLSM diharapkan akan menjadiacuan pemerintah dalam pengambilan keputusan-keputusan dimasa yang akandatang, agar keputusan yang diambil dapat lebih bijaksana, dan terujiketepatannya dalam menyelesaikan permasalahan publik