Studi kasus memperoleh keputusan I

Kebiijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh seorang aktor atau beberapa aktor berkenaan dengan suatu masalah. Tindakan para aktor kebijakan dapat berupa pengambilan keputusanyang biasanya bukan merupakan keputusan tunggal, artinya kebijakan diambildengan cara mengambil beberapa keputusan yang saling terkait dengan masalahyang ada. Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai pemilihan alternatif terbaik dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia.Salah satu contoh kasus pengambilan keputusan adalah mengenai pengambilan keputusan kenaikan harga BBM oleh Dewan Perwakilan Rakyat(DPR). Jika berbicara tentang BBM (bahan bakar minyak) yang mempengaruhi hajat hidup manusia banyak, proses pengambilan keputusan telah melalui sidang paripurna dikarenakan pada rapat sebelumnya dengan badan anggaran ( Banggar)tidak menemukan titik temu, ada beberapa alternatif yang dibuat oleh pihak yang pro maupun yang kontra.Pada akhirnya keputusan yang diambil adalah menaikkan harga BBMdengan tujuan agar subsidi yang diberlakukan selama ini akan lebih tepat sasaran bila langsung disalurkan kepada warga miskin melalui program BLSM.Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau BLSM (kadang disebut juga balsem ) adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Indonesia atas kenaikan harga BBM yang terjadi pada 22 Juni 2013. Pemerintah Indonesia meyakini tindakan ini merupakan keputusan yang penting untuk menyelamatkan fiskal negara, meskipun pemerintah juga meyakini bahwa ini adalah keputusan yang sulit bagi pemerintah. Total dana ganti rugi kenaikan BBM bersubsidi sebesar 27,9 triliun rupiah kepada setiap keluarga yang berhak menerima. Ada 15,5 juta rumah tangga yang akan menerima BLSM selama 4-5 bulan bagi mereka yang berpenghasilan Rp 10.000-Rp 20.000 per hari. Walaupun begitu, BLSM sering disebut masyarakat sebagai kelanjutan dari Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Sebenarnya apa dampak dari keputusan menaikan harga BBM terhadapkehidupan perekonomian rakyat? Bukankah keputusan yang diambil pemerintahtersebut diambil agar subsidi pemerintah lebih tepat sasaran? Kenaikan harga BBM tentu akan berimbas pada kenaikan harga seluruh barang baik komoditas pertanian, bahan-bahan kebutuhan pokok, tarif angkutan umum, hingga bahan- bahan material properti. Dampak ini bukannya tidak disadari oleh pemerintah, tapi dengan dalih inflasi yang tidak terhindarkan, maka mau tidak mau, setuju atau tidak setuju harga BBM bersubsidi harus dinaikkan. Meski demikian, pemerintah juga tidak tinggal diam. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin, pemerintah menyertakan program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk kaum papa di negeri ini. Sasaran penerimaBLSM adalah masyarakat miskin penerima raskin (beras miskin). Teknisnya,setiap penerima raskin memperoleh Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dikirim melalui layanan POS Indonesia.BLSM merupakan program pemerintah untuk meningkatkan daya belimasyarakat miskin sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Program ini berupa pemberian dana bantuan secara tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah) setiap bulan. Sesuai dengan namanya, bantuan sosial ini tidak berlangsung abadi, karena hanya bersifat sementara. Rumah Tangga Sasaran(RTS) hanya akan menerima BLSM selama empat bulan saja.Secara teknis, penyaluran BLSM mulai dilakukan serentak pada 22 Juni2013. Tidak seperti penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) pada tahun 2009silam, di mana para penerima bantuan sosial tersebut harus antre bahkan saling berdesakan. Meski instansi penyalur yang ditunjuk masih sama, yakni PT. POS Indonesia, namun kali ini, sistem penyaluran BLSM lebih teratur, karena ditentukan jadwal layanan berdasarkan kelurahan. Petugas hanya akan melayani pencairan BLSM sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan saja. Artinya, jika warga dari kelurahan lain ingin mencairkan BLSM tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, maka warga tersebut tidak akan dilayani. Oleh sebab itu, RTS yang ingin mencairkan BLSM disyaratkan untuk membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga petugas dapat melakukan verifikasi data yang bersangkutan. Pada tahap pertama, BLSM akan disalurkan untuk dua bulan sekaligus yakni Juli dan Agustus, sehingga setiap RTS akan memperoleh danasebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Cara untuk mendapatkan bantuan ini adalah sebagai berikut:

• Terdaftar di Badan Pusat Statistik sebagai orang yang tidak mampu.
• Setelah terdaftar, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dibagikan melalui PosIndonesia.
• Bila telah menerima KPS, maka yang bersangkutan datang ke Kantor pos yang ditunjuk.
• Kemudian, anda mengantre untuk selanjutnya mendapatkan kartu antrean.Bawalah Kartu Perlindungan Sosial sebagai buktinya.
• Seusai mendapatkan kartu antrian, masyarakat menunggu kembali untuk dilakukan verifikasi.
• Setelah lolos verifikasi untuk KPS,Kartu Tanda Penduduk (KTP) dankartu normatif, masyarakat baru berhak menerima Bantuan BLSM yangdiberikan pemerintah sebesar Rp300.000.